WASTUKANCANA,(GM).-
Mulai Kamis (9/9) pukul 18.00 WIB, pedagang kaki lima (PKL) yang ada di kawasan tujuh titik, sudah tidak diperkenankan berjualan. Pemkot Bandung akan melakukan penertiban besar-besaran dengan melibatkan berbagai unsur. Hasil dari penertiban diharapkan tidak bersifat sementara namun permanen.
DIPONEGORO,(GM).-
Pemprov Jabar bersikukuh pembuatan kartu Lebaran gubernur dan wakil gubernur tidak menyalahi aturan. Sebab dalam Permendagri No. 25/2009 tentang Pedoman Penysunan APBD 2010, kegiatan pengadaan kartu Idulfitri tidak dilarang. Kalaupun anggaran kartu Lebaran sekitar Rp 851 juta harus dikembalikan, maka tetap akan menggunakan dana APBD.
SUPRATMAN,(GM).-
Peningkatan kadar ibadah saat Ramadan tak perlu menyusut setelah kita meninggalkan bulan penuh berkah. Sebaliknya harus lebih ditingkatkan lagi. Lebih tepatnya Ramadan harus menjadi bulan titik awal perbaikan ibadah dan tatanan keimanan kita di kehidupan sehari-hari.
SOEKARNO-HATTA,(GM).-
Hujan deras yang mengguyur sebagian besar wilayah timur Kota Bandung, Selasa (7/9), menyebabkan banjir di beberapa titik. Banjir setinggi lutut orang dewasa merendam puluhan rumah di Kel. Babakan Penghulu, Kec. Cinambo.
SOEKARNO-HATTA,(GM).-
Berdasarkan ketetapan pemerintah soal cuti bersama, pelayanan Samsat, Samsat online, dan Samsat outlet untuk sementara tidak beroperasi pada 9-13 September 2010. Pelayanan Samsat, Samsat online, dan Samsat outlet akan dibuka lagi pada 14 September mendatang.
SAWUNGGALING,(GM).-
Tingkat hunian (okupasi) hotel di Kota Bandung selama libur Lebaran (hingga Senin, 13/9) sudah fully booked. "Hotel-hotel kelas melati di Kota Bandung, mulai dari Bandung Utara sampai Bandung Tengah tingkat huniannya mencapai 100% alias fully booked," ungkap Wakil Ketua Perhimpunan Hotel Melati Bandung, Ade Mardiah yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (7/9).
TAMANSARI,(GM).-
Hari Raya Idulfitri menjadi lahan rezeki bagi para pengelola objek wisata. Tidak heran, jika jauh-jauh hari para pengelola berbenah guna melengkapi fasilitas untuk kenyamanan para pengunjung. Salah satu objek wisata yang melakukannya adalah, Kebon Binatang (Bonbin) Bandung.
GATOT SUBROTO,(GM).-
Penyitaan aset Hotel Papandayan oleh Pengadilan Negeri Bandung atas gugatan Serikat Pekerja Mandiri (SPM) Papandayan batal dilakukan karena barang yang akan disita sudah tidak ada. Sebanyak 25 anggota SPM Hotel Papandayan terpaksa harus kecewa karena batalnya penyitaan tersebut.
DIPONEGORO,(GM).-
Asisten Adminstrasi Pemprov Jabar, Iwa Karniwa menyatakan, Pemprov Jabar baru menindaklanjuti catatan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2009 sekitar 30%. Saat ini pemprov masih terus memperbaiki catatan LHP BPK.
JLN. ACEH,(GM).-
Komisi C DPRD Kota Bandung mempertanyakan besaran anggaran untuk pembuatan jalur sepeda yang tengah dikerjakan oleh pihak ketiga pelaksana proyek. Besaran anggaran dinilai tidak sesuai dengan kualitas pengerjaan.
JLN. JAWA,(GM).-
Polrestabes Bandung tetap meneruskan penyelidikan (lidik) terhadap insiden tembahan senapan angin di rumah dinas Gubernur Jabar, Gedung Negara Pakuan. Penegasan tersebut disampaikan Kabag Humas Polrestabes Bandung, Kompol Endang Sri Wahyu Utamin.
BLK. FACTORY,(GM).-
Menjelang dan selama Lebaran diprediksi akan terjadi lonjakan trafik Flexi. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom) memprediksi lonjakan trafik Flexi antara 20-30% untuk layanan suara, SMS, dan data dibandingkan hari-hari biasa.
DIPONEGORO,(GM).-
Meski cuti bersama dimulai Rabu (8/9) besok, namun sebanyak 340 pegawai di lingkungan Pemprov Jabar sudah melakukan mudik bersama menggunakan sembilan bus operasional Pemprov Jabar pada Selasa (7/9). Acara mudik bersama dilepas oleh Asisten Administrasi Jabar, Iwa Karniwa di halaman Gedung Sate, Jln. Diponegoro, Bandung, Selasa pagi.
RSHS,(GM).-
Wakil Wali Kota Bandung, Ayi Vivananda menyempatkan diri menjenguk Makmun Suhendar (12) di Ruang Kemuning 1A, Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Selasa (7/9) pukul 19.00 WIB. Makmun adalah siswa SDN Cikudayasa III yang diduga dianiaya gurunya saat mengikuti pesantren kilat (sanlat), beberapa waktu lalu.
Kamis, 18 Maret 2010
Pemilihan Ketua KPKBB Melanggar AD/ART
BATUJAJAR,(GM)-
Hasil rapat organisasi Komite Pembentukan Kab. Bandung Barat (KPKBB) tanggal 20 Februari 2010 yang melahirkan ketua baru, dipandang tidak sesuai mekanisme AD/ART sehingga perlu dilakukan pemilihan ulang. Pemilihan ulang ketua organisasi para tokoh pendiri Kab. Bandung Barat ini akan dilaksanakan Maret 2010.
Keputusan menggelar rapat ulang muncul dalam sebuah pertemuan yang dihadiri seluruh unsur elemen KPKBB, mulai dari pendiri, dewan penasihat, aktivis pejuang, LSM, dsb. Pertemuan tersebut digelar di Padalarang, akhir pekan lalu.
"Pelaksanaan rapat KPKBB versi tanggal 20 Februari 2010 cacat hukum, karena sudah melenceng dari AD/ ART. Untuk itu perlu dilaksanakan pemilihan ulang," kata anggota KPKBB, Ade Ratmaja di Batujajar, Rabu (17/3).
Pada rapat pertama dengan agenda pemilihan calon ketua, memunculkan lima orang kandidat, Endang Anwar (unsur pendiri), Zaenal Abidin (unsur pendiri), Bahrudi S. Dibrata (unsur pendiri), Bagja (unsur aktivis pejuang), dan Yan Suryana Warman (unsur aktivis pejuang).
Hasilnya, Bagja meraih 5 suara, sedangkan Endang Anwar, Zaenal Abidin, dan Bahrudin masing-masing 1 suara. Sementara Yan Suryana tidak mendapat suara.
Fungsi kontrol lemah
Menurut Ade Ratmaja, terpilihnya Bagja sebagai Ketua KPKBB menggantikan Endang Anwar menimbulkan sikap pesimistis dari para anggota. Pasalnya Bagja merupakan PNS Pemkab Bandung Barat.
"KPKBB itu LSM yang memiliki tugas mengontrol kebijakan yang dijalankan pemerintah. Jangan lupakan sejarah, KPKBB dibentuk sebagai wadah untuk memperjuangkan pembentukan Kab. Bandung Barat. Tujuan pemekaran ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekarang apa jadinya jika KPKBB dipimpin seorang PNS. Fungsi kontrolnya akan melemah," kata Ade.
Mulai lemahnya kontrol KPKBB, menurut Ade, sudah terlihat dari berbagai kebijakan pemerintah yang tidak dikritisi atau disikapi. Padahal, saat ini sedang mencuat persoalan pembebasan lahan ibu kota di Ngamprah.
"Kritisi terhadap kebijakan pemerintah mutlak dilakukan KPKBB. Bukan berarti KPKBB benci atau jadi musuh pemerintah, tapi sikap kritis ini sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap Kab. Bandung Barat. Namun sayangnya sekarang KPKBB telah menjadi macan ompong," ujar Ade seraya menambahkan, lebih baik anggota KPKBB yang berasal dari unsur PNS masuk sebagai dewan penasihat.
Tokoh KPKBB H. Endang Anwar menyatakan penyesalannya atas kehadirannya dalam rapat versi 20 Februari. Diakuinya, pemilihan ketua yang hanya diikuti unsur pendiri telah menyalahi AD/ART.
"Proses pemilihan lalu tak sesuai AD/ART. Oleh karena itu saya menyetujui agar dilaksanakan pemilihan ulang," tegasnya. (B.105)**
